08121026237 - 081280589457   679B873

KPK Dapat Diawasi Melalui Hak Angket DPR

 Oleh : Mochtar Siahaan | Jumat, 09 Februari 2018 - 11.39 WIB | Dibaca : 104 kali
KPK Dapat Diawasi Melalui Hak Angket DPR
MK menyatakan, bahwa KPK masuk ranah eksekutif. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat menggelar Hak Angket terhadap KPK. DPR adalah lembaga pengawasi tertinggi, dimana semua lembaga negara dapat diawasinya, KPK.

 

Sondinews. Indonesia adalah Negara menganut system ‘trias politika” , di mana kekuasaan tidak pada satu struktur politik, melainkan terpisah di lembaga-lembaga Negara berbeda. Pemisahan kekuasaan itu di tiga lembaga Negara, yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ), bahwa Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK ) masuk ranah eksekutif dan dapat menjadi objek angket DPR  adalah sangat tepat.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Hak Angket DPR yang digelar beberapa waktu lalu dengan tujuan mengawasi kinerja KPK menjadi polemik berkepanjangan karena KPK tidak mengakui Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR-RI ) itu, dan menolak undangan DPR untuk menghadiri proses siding Hak Angket tersebut.

Berbagai gugatan diajukan ke MK oleh kelompok masyarakat yang menolak Hak Angket tersebut, termasuk KPK sendiri juga mengajukan gugatan. Bahkan Ketua dan Wakil ketua KPK menolak undangan DPR yang menggelar Hak Angket dan secara tegas menyatakan tidak mengakui Hak Angket tersebut.

Dengan adanya keputusan MK, ke depan tidak ada lagi alasan bagi KPK untuk menolak pengawasan DPR melalui Hak Angket. Tentu juga tidak akan ada lagi pelecehan terhadap lembaga wakil-wakil rakyat itu.

 Selama ini masyarakat luas sebenarnya merasa heran, mengapa KPK menolak pengawasan yang dilakukan DPR melalui Hak Angket ? Apakah KPK, terutama Ketua dan Wakil – Wakil Ketua KPK merasa memiliki kekuasaan tersendiri, diluar kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Apakah para pimpinan KPK merasa lembaganya diatas dari semua kekuasaan yang ada sehingga berhak menolak untuk diawasi ?

Dengan keputusan MK, yang menyatakan bahwa KPK termasuk dalam ranah eksekutif, maka harapkan kita ke depan, pengawasan terhadap KPK harus dilakukan, apakah itu melalui Hak Angket sehingga penegakan hukum yang dilakukan KPK benar-benar berjalan sesuai ketentuan hukum, bukan sebaliknya seperti yang dikeluhkan para pencari keadilan selama ini, bahwa KPK dalam menegak hukum melabrak kaedah – kaedah hukum.

Desmond J.Mahesa , Wakil Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum menyambut baik keputusan MK tersebut. Kalau kita tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945, keputusan MK itu tidak ada yang salah, sudah tepat itu, kata politisi dari Partai Gerindra itu di gedung DPR, Kamis 8 Pebruari 2018

Sementara Fahri Hamzah , Wakil Ketua DPR menyatakan, keputusan MK tersebut sebagai penegasan hak konstitusi DPR dalam fungsi pengawasan. Dengan keputusan ini semua lembaga Negara mau diawasi DPR, tanpa tercecuali ( KPK ).

Keputusan MK tersebut menegaskan, bahwa DPR lembaga pengawas tertinggi. Sebagai lembaga pengawas tertinggi di Negara ini, maka DPR memiliki seluruh hak dalam pengawasan, dan dapat menggunakan hak-hak pengawasan itu, termasuk hal angket kepada semua lembaga Negara, termasuk terhadap KPK, ujar Fahri Hamza tegas.

KOMENTAR ANDA