08121026237 - 081280589457   679B873

Akibat Tindakan Anggota Polri Sewenang-Wenang, Investor Asing Mundur Teratur

 Oleh : Mochtar Siahaan | Rabu, 10 Agustus 2016 - 11.59 WIB | Dibaca : 1339 kali
Akibat Tindakan Anggota Polri Sewenang-Wenang, Investor Asing Mundur Teratur
Kawasan Industri Maritim Indonesia ( KIMI ) di Desa Ngadi, Tual, Maluku Tenggara, seluas 150 hektar, kini bagaikan kawasan tak berpenghuni.

 

Sondinews.   -  Kawasan Industri Maritim Indonesia  ( KIMI )  di Desa Ngadi, Tual, Maluku Tenggara, seluas 150 hektar, kini bagaikan kawasan tak berpenghuni, tidak ada lagi kesibukan. Kawasan  yang dikelola PT. Maritin Timur Jaya ( MTJ ) dan beroperasi sejak tahun 1996 itu, sebelumnya setiap harinya hiruk pikuk suara ratusan karyawan pekerja pabrik, suara mesin pabrik pengolahan makanan berbahan baku ikan laut, bongkar muat ikan hasil tangkapan dari kalap perusahaan dan kapal-kapal nelayan tradisional.

Sejak September 2015 suara hiruk pikuk itu tidak terdengar lagi, karena semua aktivitas di kawasan berikat berbasis maritim itu terhenti. Lebih 500 warga Desa Ngadi dan sekitarnya, yang tadi bekerja sebagai karyawan di pabrik pengolahan makanan berbahan baku ikan laut itu diberhentikan, kini menjadi pengangguran. Dampak lain, penerangan di Desa Ngadi dan sekitarnya pun berkurang.

Mengapa ? Selama ini penerangan di Desa Ngadi  dari pembangkit listrik  PT. MTJ. Ketika pabrik beroperasi sejak tahun 1996, pihak MTJ mengoperasikan sejumlah power plant atau  pembangkit tenaga listrik berkekuatan 1,1 x 4 MW.  Di mana sebagian arus listrik itu untuk penerangan di Desa Ngadi dan sekitarnya. Kini pabrik tutup, MTJ hanya mengoperasikan satu power plant , otomatis  arus listrik berkurang, dampaknya ke Desa Ngadi dan sekitarnya.

Pabrik PT.MTJ selama ini memproduksi makanan dari bahan baku ikan dan pakan ikan terbuat dari sisa-sisa ikan olahan. Kini pabrik itu tutup. Operasional pabrik itu berhenti total sebagai dampak dari tindakan 27 anggota Bareskrim Polri yang dipimpin Kombes Pol.Jayadi , di mana ke 27 oknum Polisi itu secara sewenang-wenang mengacak-acak kawasan berikat berbasis maritim tersebut.

Sebelumnya pada 24 Agustus 2015, dua orang Anak Buah Kapal  ( ABK ) Fujian Pingtan and Ocean Fishery Co.Ltd ( Fujian Fishery ) bernama Herry Gandi dan Lim Chandra Sutioso ditangkap terkait kasus narkoba oleh petugas Direktorat Narkoba Bareskrim Polri.  Kemudian ketika rumah Harry Gandi di Bandung digeledah  petugas, ditemukan  sejumlah Paspor ABK asing . Paspor dengan dokumen Visa On Arrival ( VOA) itu merujuk ke sejumlah ABK Fujian Fishery, perusahaan asal China rekanan PT.MTJ. Fujian Fishery adalah perusahaan yang mensuplai  ABK dan mengoperasikan kapal-kapal penangkap ikan PT.MTJ.  

Dari penemuan Paspor itu terbongkar adanya permaian suap antara petinggi perusahaan  Fujian Fishery dengan petugas Imigrasi. Kemudian Presiden Direktur Fujian Fishery, Lin Wen Lu dan seorang direkturnya bernama Steven ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan ( Siprindik ) dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus ( Dirtipideksus ) Bareskrim Polri, dengan menugaskan 54 personil untuk menanganinya.   

Namun ketika kasus narkoba dan suap tersebut masih dalam proses penyidikan, kemudian Kepala Bareskrim Polri, ketika itu Komjen Pol.Budi Waseso menandatangani Surat Perintah Tugas ( Sprint-Gas ) Nomor SP.GAS / 3227 / IX / 2015 / Bareskrim Tertanggal  4 September 2015,  untuk melakukan penyelidikan tindak pidana umum, Tidak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ), narkoba, cybercrime, korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang  ( TPPU ).

Berdasarkan Surat Perintah Tugas itu, kemudian  27 anggota Bareskrim dipimpin Kombes Pol.Jayadi berangkat  ke Kawasan Industri Maritim Indonesia ( KIMI ) di Desa Ngadi, Tual, Maluku Tenggara, sebagaimana disiarkan Majalah Forum terbitan 1-14 Agustus 2016. Dalam pemberitaan Majalah Forum itu disebutkan, bahwa pada 6-9 September 2015, puluhan anggota Bareskrim Polri  yang dipimpin Kombes Pol.Jayadi  itu melakukan penggeledahan di kawasan berikat berbasis maritim itu. Mereka bukan hanya  menggeledah kantor perusahaan Fujian Fishery, namun seluruh bangunan milik PT.MTJ ikut digeledah.

Jengkal demi jengkal dikawasan berikat berbasis maritim seluas 150 hektar itu digeledah, termasuk tong sampah pun ikut diperiksa dan diacak-acak.  Saat penggeledahan berlangsung, diantara anggota Polri itu ada mengeluarkan kata-kata kotor yang  tidak senonoh, sehingga menimbulkan rasa takut bagi karyawan yang berada disana. Sedang dalam penggeledahan itu tidak ditemukan barang bukti narkoba maupun barang bukti kejahatan apapun, akan tetapi dokumen-dokumen milik PT.MTJ disita dan Berita Acara Penyitaannya ( BAP ) baru keesokan harinya dibuat..

Seyogiyanya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), ke 27 anggota Polri yang dipimpim Kombes Pol.Jayadi tersebut tidak berwenang  melakukan penggeledahan, karena surat tugas mereka untuk penyelidikan , bukan surat tugas penyidikan. Arogannya lagi, penggeledahan dilakukan tanpa dilengkapi surat izin atau penetapan dari pengadilan setempat, yakni Pengadilan Negeri Tual. Kombes Pol.Jayadi bersama anggotnya  melakukan penggeledahan dengan dasar surat dari pengadilan negeri Ambon, yang wilayah hukumnya berbeda.

Sebagaimana diberitakan Majalah Forum, bahwa yang digeledah bukan hanya kantor Fujian Fishery, namun semua gedung dan gudang milik PT.MTJ ikut digeledah,termasuk juga Villa tempat tidur Tomy Winata ikut diacak-acak. Seolah-olah seluruh Kawasan Industri Maritim Indonesia yang luasnya 150 hektar itu sarang narkoba. Padahal Tommy Winata sendiri sudah lebih 5 tahun tidak pernah ke Desa Ngadi, Tual.

Tommy Winata memang memiliki Villa di kawasan berikat itu untuk tempatnya istirahat dan  tidurnya jika datang meninjau pabrik PT.MTJ. Sebagaimana diketahui, PT.MTJ didirikan oleh sekelompok Anak-Anak Muda Artha Graha Peduli dan Arta Graha Network. Oleh karenanya, dinilai  penggeledahan itu merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentang dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP).

Sedang akibat tindakan ke 27 anggota Bareskrim Polri itu, calon investor yang tadinya sudah sepakat menginvestasikan dananya Rp 3 Triliun untuk mengembangkan kawasan minapolitan berbasis maritim itu, mundur teratur. Mereka mundur setelah mengetahui anggota Polri bisa bertindak sewenang-wenang seperti itu, sehingga mereka merasa tidak nyaman untuk berinvestasi di Indonesia. Akibatnya investor asing asal China itu mundur teratur.

Padahal pihak MTJ sebelumnya berusaha mempertahankan  operasional pabrik pengolahan makanan berbahan baku ikan itu meskipun ada moratorium atau penghentian sementara Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengolahan  Perikanan Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujuastuti pada November 2014. Di mana dampak dari moratorium itu 93 kapal penangkap ikan yang selama ini mensuplai bahan baku ikan ke pabrik PT.MTJ tidak dapat beroperasi.

Investor itu mundur bukan karena adanya moratorium itu, akan tetapi karena merasa tidak nyaman berinvestasi di Indonesia setelah mengetahui perusahaan tempatnya untuk berinvestasi diperlakukan sewenang-wenang. Sebab pada saat itu Moratorium tersebut sudah berakhir dengan Menteri Susi Pudjiastuti telah  mengeluarkan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 / PERMEN – KP / 2015.

Mundurnya calon investor itu, akibatnya  PT.MTJ  yang telah menanamkan modal cukup besar itu, terpaksa menghentikan operasional pabriknya dan memberhentikan karyawannya lebih dari 500 orang, warga lokal Desa Ngadi, Tual.

Pihak management MTJ sebelumnya berusaha mempertahankan operasional pabrik pengolahan makanan berbahan baku ikan laut itu demi menjaga kelangsungan perusahaan sambil menunggu moratorium berakhir dan masuknya investor. Di mana untuk mengurangi kerugian, pihak MTJ mensiasatinya dengan menampung ikan tangkapan para nelayan tradisonal dari berbagai daerah.  Ketika itu, meskipun biaya operasionalnya tidak sebanding dengan kapasitas bahan baku yang diolah, pabrik tetap berjalan untuk meyakinkan pihak investor asing yang telah menyatakan kesediaannya menanamkan modalnya.

Kini pabrik berhenti total, namun demikian kawasan berikat seluas  lebih 150 Hektar itu dan pabrik pengolahan makaman harus  dirawat, biayanya cukup besar, mencapai milyaran rupiah setiap bulan.

Kawasan Industri Maritim Indonesia yang dikelola PT.MTJ itu selama ini merupakan satu-saunya perusahan penyumbang Pendapat Asli Daerah ( PAD ) Tual dan lapangan kerja bagi penduduk Tual. Kini pabrik tutup total, warga disana menjadi pengangguran. Investasi Rp 3 triluan yang telah disepakati oleh investor dari China pun batal masuk. Artinya smua kerja keras pihak MTJ menjadi sia-sia hanya karena kesewenang-wenangan sejumlah anggota Bareskrim Polri,  yang  secara melawan hukum “mengobok-obok”  PT.MTJ  di  kawasan berikat di Tual . Kawasan berikat berbasis maritim itu diperlakukan seolah-olah sarang narkoba yang harus dihancurkan. 

Sungguh ironis memang. Di satu sisi Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya berusaha keras untuk mengajak investor asing agar berinvestasi di Indonesia, namun sisi lain akibat tindakan sewenang-wenang anggota Polri  membuat calon investor  mundur teratur karena merasa tidak nyaman berinvestasi di Indonesia.

Menurut informasi yang layak dipercaya, atas tindakan yang bertentangan dengan KUHAP itu, ke 27 anggota Bareskrim tersebut dicopot dan dipindahkan. Semoga di era Polri dipimpin oleh Jenderal Muhammad Tito Karnavian, kejadian serupa tidak terjadi.

KOMENTAR ANDA