08121026237 - 081280589457   679B873

Setiap Orang Tertangkap Bawa Narkoba Lebih 5 Gram Dihukum Mati

 Oleh : Mochtar Siahaan | Selasa, 10 Mei 2016 - 14.24 WIB | Dibaca : 2551 kali
Setiap Orang Tertangkap Bawa Narkoba Lebih 5 Gram Dihukum Mati
Undang-Undang ( UU ) Narkotika dan Psikotropika No.22 Tahun 1997 atau UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, sudah waktunya di revisi.

 

Sondinews.  -  Presiden Joko Widodo secara resmi  menyatakan, kini Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Pernyataan keadaan darurat itu, berarti dapat diartikan bahwa sudah begitu berbahayanya ancaman narkoba terhadap bangsa dan negara kita.

Pernyataan Presiden itu tentu didukung berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentu apa yang disampaikan Presiden itu patut menjadi perhatian , tidak hanya oleh aparat penegak hukum maupun Badan Narkotika Nasional ( BNN ), juga dari semua elemen masyarakat.

Semua elemen masyarakat sudah waktunya merapatkan barisan dengan pemerintah, termasuk dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan BNN untuk memberantas peredaran gelap. Kejahatan narkoba bukan hanya kejahatan bersifat lokal atau nasional Indonesia, akan tetapi sudah merupakan kejahatan sindikat yang terorganisir secara internasional, yang sering disebut di organisir oleh sindikat mafia narkoba internasioanl.

Bisnis illegal narkoba adalah bisnis yang sangat menggiurkan atau menjanjikan, sehingga banyak anak bangsa terjebak. Sementara seseorang sekali masuk ke lingkaran jaringan sindikat mafia, sangat sulit untuk keluar. Begitu halnya, seseorang sekali terjebak menggunakan narkoba, pada umumnya juga sangat sulit untuk melepaskan dirinya dari pengaruh narkoba. Oleh karena itu, begitu pesatnya peredaran gelap narkoba di tanah air ini.

Kini mungkin tidak satupun Keluruhan atau perkampungan di Indonesia bebas narkoba. Bahkan di Ibukota Jakarta, tidak satu pun daerah Rukun Tetangga ( RT ) bebas narkoba. Akibat penyalahgunaan narkoba, setiap hari puluhan orang tewas, korbannya pada umumnya dari generasi muda dan usia produktif. Pecandu yang sudah ketergantungan narkoba banyak menjadi pelaku  kejahatan dengan kekerasan, seperti terlibat kasus pencurian, kasus pencurian dengan kekerasan, kasus perampokan , kasus perampokan berdarah-darah, kasus perkosaan dan kasus perkosaan dibarengi pembunuhan.

Pencurian, perampokan dan pembunuhan itu dilaukan karena terdesak kebutuhan akan narkoban, sehingga untuk mendapatkannya harus ada uang membelinya. Sebagian dari pecandu itu, justru terpaksa menjadi pengedar gelap narkoba, hal itu dilakukan karena kebutuhannya akan narkoba.

Begitu dahsyatnya daya rusak narkoba. Untuk  menyelamatkan anak bangsa, terutama generasi muda yang menjadi sasaran sindikat pengedar narkoba, sudah waktunya semua elemen masyarakat merapatkan barisan  melawan bandar narkoba, termasuk jaringan sindikat pengedar gelap narkoba’ Genderang perang terhadap “narkoba” harus didengungkan ke seluruh pelosok tanah air. Kita tiidak perlu memberi toleransi sedikitpun terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Undang-Undang  ( UU )  Narkotika dan Psikotropika No.22 Tahun 1997  atau UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, sudah waktunya di revisi. Dalam revisi itu perlu diberikan kewenangan yang lebih pada BNN, selaku badan negara yang tugas utamanya khusus menangani kasus narkotika atau narkoba.  

Indonesia kini dalam keadaan darurat narkoba, artinya ancaman bahaya narkoba sudah begitu seriusnya. Oleh karenanya, peredaran gelap narkoba harus diberantas  dari negara ini. Untuk itu, perlu segera direvisi UU Narkotika No.35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 yang mengatur tentang Psikotropika. Dalam revisi nanti, perlu diatur peradilan khusus bagi pelaku kejahatan narkoba, termasuk ancaman hukuman bagi pengedar harus diperberat, yakni harus dikenakan  hukuman mati agar menimbulkan efek jera. Sementara orang yang dikategorikan sebagai pengedar, yakni barang siapa yang tertangkap memiliki narkoba atau  sejenisnya lebih dari  5 gram, berarti digolongkan sebagai pengedar dan hukumannya hukum mati.

Hukuman mati itu pantas diberikan kepada setiap pengedar narkoba. Sebab korban seorang pengedar narkoba bukan hanya seorang, korbannya bisa mencapai ratusan, bahkan bisa ribuan orang. Oleh karena itu, membiarkan hidup seorang anggota sindikat pengedar narkoba, meski di penjara sekalipun, sama saja membiarkan bahaya mengancam anak bangsa. Bukti sudah banyak, bahwa peredaran gelap narkoba dikendalikan dari balik terali besi di penjara oleh para terpidana kasus narkoba.

Jadi terhadap pelaku kejahatan narkoba tidak perlu diberi toleransi sedikitpun. Bila pengedar, dihukum mati saja. Untuk efektifnya pelaksanaan pemberantasan narkoba dari bumi Indonesia, kiranya anggota DPR-RI perlu sesegera mungkin  merevisi Undang-Undang tentang Narkotik dan Psikotropika. Dalam UU Tentang Narkotika dan Psikotropika perlu diatur secara tegas, bahwa sanksi bagi setiap pengedar adalah hukuman mati, kemudian perlu diatur peradilan khusus untuk kejahatan narkoba dan perlu diberi kewenangan yang lebih kepada BNN.

Peradilan dimaksud, yakni peradilan khusus seperti diatur dalam UU Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi  ( Tipikor ), dan sebagaimana dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ),  di mana kepada KPK diberi kewenangan lebih dan khusus. Kita yakin, seluruh rakyat Indonesia akan setuju dan mendukung bila terhadap kejahatan narkoba diadili dalam peradilan khusus dan kepada BNN diberi kewenangan lebih dan khusus sebagaimana kewenangan yang diberikan UU kepada KPK.

Kkita sependapat dan sangat setuju dengan pernyataan Kepala Badan Narkotik Nasional ( BNN ) Komisaris Jenderal  ( Komjen ) Polisi Budi Waseso, bahwa kini dibutuhkan peradilan khusus untuk mengadili pelaku kejahatan narkoba. Seluruh rakyat Indonesia, minus bandar narkoba, jaringan sindikat narkoba dan mungkin sebagian dari pecandu yang sudah ketergantungan narkoba, kita yakin pasti setuju dan mendukung diperberat hukuman bagi pengedar narkoba dan setuju  dibuat peradilan khusus bagi kejahatan narkoba dan setuju diberi kewenangan lebih kepada BNN.

Segeralah direvisi UU tentang Narkotika dan Psikotropika agar peredaran gelap narkoba di Indonesia dapat diberantas, dan negara ini tidak menyandang status darurat narkoba. Kita yakin, apabila hukuman mati diterapkan kepada setiap orang yang tertangkap membawa narkoba lebih dari 5 gram dijatuhi hukuman mati dan pelaku kejahatan narkoba diadili dalam peradilan khusus, dalam waktu singkat peredaran gelap narkoba di Indonesia akan menurun tajam dan draktis. Mungkin peredaran gelap narkoba bisa diberantas hingga 80 persen di tanah air tercinta ini. (Penulis Mochtar Siahaan)

KOMENTAR ANDA