08121026237 - 081280589457   679B873

KPK Kembali Periksa Mantan Direktur Operasi Dan Teknik PT Pelindo II

 Oleh : Mochtar Siahaan | Senin, 04 Januari 2016 - 14.06 WIB | Dibaca : 418 kali
KPK Kembali Periksa Mantan Direktur Operasi Dan Teknik PT Pelindo II
Ferialdy dijadwalkan bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RJ Lino, mantan Direktur Utama Pelindo II.

 

Sondinews.  -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memanggil mantan Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II, Ferialdy Noerlan, untuk menjalani pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II tahun 2010. Dalam agenda pemeriksaan di gedung KPK, Senin (4/1/2015), Ferialdy dijadwalkan bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RJ Lino, mantan Direktur Utama Pelindo II.

Ferialdy sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan mobile crane 2013 yang tengah ditangani Bareskrim Polri.

Akibatnya, Ia dicopot dari jabatannya oleh Menteri BUMN Rini Soemarno bersamaan dengan dicopotnya RJ Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II. Pencopotan dilakukan dengan alasan agar keduanya dapat fokus menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya.

Sementara dalam kasus pengadaan QCC tahun 2010 yang ditangani KPK, penyidik baru menetapkan RJ Lino sebagai satu-satunya tersangka. Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat, 18 Desember 2015 lalu, RJ Lino belum pernah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Namun KPK sudah meminta sejumlah keterangan dari beberapa saksi terkait kasus ini, termasuk pemanggilan Ferialdy, Selasa (4/1).

Selain Ferialdy, KPK juga dijadwalkan memintai keterangan dari Wahyu Hardiyanto sebagai saksi untuk tersangka RJ Lino. Seperti informasi yang dihimpun, Wahyu pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan PT Pelindo II pada tahun 2014 lalu.

Dalam kasus ini, RJ Lino diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri dan korporasi dengan melakukan penunjukan langsung pembelian 3 buah QCC tanpa proses tander, sehingga merugikan negara sebesar Rp60 miliar. Atas perbuatannya, Lino dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHPidana.

KOMENTAR ANDA