08121026237 - 081280589457   679B873

MK Menolak Permohonan Uji Materi UU No.2 Tahun 2002 Dan UU No.34 Tahun 2004

 Oleh : Mochtar Siahaan | Selasa, 08 Desember 2015 - 00.28 WIB | Dibaca : 747 kali
MK Menolak Permohonan Uji Materi UU No.2 Tahun 2002 Dan UU No.34 Tahun 2004
Undang-Undang berisi tentang pengaturan ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI.

 

Sondinews.  -  Permohonan pengujian Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 ditolak. Undang-Undang berisi tentang pengaturan ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan Panglima TNI.

Permohonan dengan nomor perkara 22/PUU-XIII/2015 itu diajukan Guru Besar Fakultas Hukum dan Tata Negara UGM Denny Indrayana sebagai Pemohon I. Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari sebagai Pemohon II. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Hifdzil Alim sebagai Pemohon III, dan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan sebagai Pemohon IV.

"Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III tidak dapat diterima dan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon IV untuk seluruhnya," ujar salah satu anggota Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015) kemarin.

Anggota Majelis Hakim lainnya, Patrialis Akbar, menjelaskan, permintaan persetujuan DPR oleh Presiden dalam mengangkat Kapolri dan Panglima TNI, bukanlah suatu penyimpangan sistem pemerintahan presidensial meski Presiden punya hak prerogratif. Peraturan itu justru menggambarkan mekanisme checks and balances yang tersirat dalam UUD 1945.

Selain itu, proses pemilihan pejabat publik bertujuan melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan itu dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Sehingga Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum," jelas Patrialis.

Alasan berbeda (Concurring Opinion) disampaikan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Ada empat alasan yang dijabarkannya. Pertama, hak prerogatif merupakan hak diskresi yang lahir dari tuntutan dan kepentingan dan kebaikan publik sehingga legitimasinya berdasarkan kepentingan dan kebaikan publik.

Kedua, secara historis, seiring berjalannya waktu isi maupun ruang lingkup hak prerogatif semakin berkurang yang sebelumnya memiliki sifat absolut dalam pemerintahan Monarki. "Namun seiring berjalannya waktu makin lama makin berkurang isi maupun ruang lingkupnya ketika Inggris berubah menjadi monarki dengan sistem pemerintahan parlementer," terang Palguna.

Ketiga, hak prerogratif tidak disebutkan secara eksplisit dalam Konstitusi sebagai ciri yang melekat dalam sistem pemerintahan presidensial meskipun diakui dan diterima. "Dasar penerimaannya adalah semata-mata kepentingan dan kemanfaatan publik dan legitimasinya diperoleh secara politis," ujarnya.

Terakhir, dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial, haruslah diartikan sebagai maksud untuk memperjelas sistem pemerintahan presidensial sehingga memenuhi ciri-ciri umumnya. "Bukan menekankan pada gagasan memperkuat hak prerogratif presiden dalam pengertian sebagai hak absolut presiden yang tak dapat dikurangi," pungkasnya.

Pemohon menggugat UU Polri dan UU TNI ke MK dengan maksud ingin mengembalikan hak prerogatif presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Kapolri dan Panglima TNI tanpa persetujuan DPR. Presiden seharusnya memiliki kuasa penuh untuk memilih atau mencopot. Hal itu sesuai dengan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.

KOMENTAR ANDA